Perlunya IndoCard (KTP Pintar)!

Dalam beberapa bulan terakhir ini kita mengalami masalah klasik soal Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pertama dalam administrasi pemilu yang kacau, dan yang kedua pemalsuan KTP oleh pembom hotel JW Marriot dan Ritz Carlton.

Administrasi kependudukan kita memang sangat kacau. Membuat sebuah KTP itu mudah termasuk membuat beberapa KTP untuk 1 orang yang sama. Ini akan mengakibatkan KTP tidak bisa dijadikan rujukan identitas pemegangnya.

Sudah saatnya kita membuat administrasi sistem kependudukan nasional yang baru. Tujuan utama identitas diri ini adalah agar negara bisa meminta pertanggungjawaban kegiatan kita di masyarakat dengan dukungan fakta yang jelas. Administrasi ini mencakup identitas diri dari mulai data fisik sampai ke biometik dan yang juga setiap aktifitas termasuk transaksi keuangan yang kita lakukan.

Jika kita tiba-tiba sakit atau pingsan di tempat yang tidak dikenal, maka orang cukup mengambil kartu identitas – yang saya usulkan bernama Indocard – dan dari situ akan terlihat data-data kesehatan penting kita seperti misalnya kita alergi terhadap obat tertentu.

Dan dari Indocard yang terhubung dengan dokumen jual beli, perbankan dan lain-lain, semua transaksi keuangan kita harus diketahui negara atau lebih tepatnya dapat dilacak oleh negara.

Dengan Indocard ini maka kerumitan administrasi dapat dikurangi. Orang hampir tak perlu repot-repot lagi menulis di formulir data diri, namun cukup dengan menuliskan nama dan nomor Indocard. Dan versi canggih dari Indocard ini seharusnya meliputi NPWP, SIM, kartu ATM, kartu asuransi, kartu mahasiswa dan ... kartu Pemilu!

* * *

Membuat sistem baru tentu saja tidak mudah, tapi kita tak perlu susah payah menemukannya. Karena Malaysia telah lebih dahulu membuatnya!

Gambaran berikut bisa dilihat di http://en.wikipedia.org/wiki/MyKad

Pada 5 September 2005, Malaysia meluncurkan KTP pintar (smart identitiy card) pertama di dunia yang dinamakan MyKad. Pada MyKad ditanam mikrocip yang berisi berbagai data termasuk biometrik.

Fungsi awal MyKad adalah sebagai berikut: (i) kartu identitas termasuk sidik jari dan foto, (ii) SIM, (iii) paspor di Malaysia dan beberapa negara tetangga, (iv) informasi kesehatan. Beberapa fungsi telah ditambahkan kepada MyKad ini, namun belum digunakan secara luas seperti ATM, kartu tol.

Pengembangan selanjutnya dari MyKad adalah MyKid. Setiap bayi yang baru lahir di Malaysia diberi identitas melalui MyKid. Pada usia 12 tahun MyKid ditingkatkan menjadi MyKad tanpa foto. Setelah usia 18 tahun MyKad ini akan dilengkapi foto.

MyKad harus dibawa sepanjang waktu, jika tidak akan didenda atau masuk penjara.

Keteraturan administrasi penduduk di Malaysia, mungkin yang menyebabkan Dr. Azhari dan Nurdin M Top lebih senang beroperasi di Indonesia.

* * *

Indonesia bisa belajar dari Malaysia soal administrasi penduduk ini. Tidak perlu studi banding, cukup dilihat dari situs-situs dan memantapkan niat untuk memulainya.

Sebaiknya masalah kependudukan ini diurus oleh suatu badan tersendiri. Menurut saya yang pas mengurus ini adalah Biro Pusat Statistik (BPS). Selain kegiatan BPS banyak berhubungan dengan kependudukan, kantor BPS juga tersebar sampai ke kota dan kabupaten. Jadi infrastrukturnya sebagian sudah tersedia.

Tentu saja mudah bagi Malaysia menerapkan MyKad dengan 25 juta penduduknya. Untuk Indonesia pelaksanaannya harus bertahap terutama bagi orang yang telah lahir, apalagi yang lahir di masa Orde Lama. Sedangkan untuk anak yang baru lahir pemberian identitas ini harus dilakukan. Tapi yang penting dimulai sekarang!

* * * * *