Democracy After 11 Years

* All we need now is anti democracy movement

Democracy, as a system of government, needs evaluation and critics. After 11-year-implementation in Indonesia, it is the time to evaluate the result.

Based on our history, the time for system evaluation is appropriate. In 1978 after President Soeharto had reigned for 11 years, the ITB' students hold demonstration to reject the re-election of Pak Harto. The students protested Pak Harto's dictatorship. They believe that the democracy system is the best way to obtain the people's welfare.

After 20 years, the students succeeded to topple down Pak Harto. Suddenly all Pak Harto's work and achievement is neglected. This nation sees no relationship between strong government – not just dictatorship – and the country's achievement. The firm stand and action of Pak Harto on democracy has been the reason not to acknowledge Pak Harto's merit.

Since then, the nation began to conduct experiment on democracy. All democracy attributes such as the freedom to establish parties, the freedom to speak are bloomed nationwide. The politics becomes hectic and crowded everywhere. Money and energy rather goes to politics than to economy development.

Now politics – not economy - is the king. The lawmakers become the most powerful in politics. The president is no longer the only power to decide the development policy. At present the president's cabinets have to overcome the lawmakers' interest. The government's capacity is paralyzed. This is one of critical issues which can explain that democracy is not the guarantee for the development success.

The government itself has limited good human resources to develop this country. Meanwhile the parties cannot establish a system to produce high quality lawmakers. This situation brings the interaction between government and law makers not effective.

The executives recruitment is ruined by corruption, collusion and nepotism. Meritocracy is not the only way to select high level officers. Even without the disturbance of lawmakers, the executives still have many problems in implementing policies.

The lawmakers recruitment is worse. Anybody can be a lawmaker, whether he/she is qualified or not, as long as he/she can get the most votes. The capacity or the past achievement is not considered at all.

The doctoral theses of Idrus Marham, the lawmaker of Golkar Party, reveals that more than 60% of lawmakers is not qualified. There is no conceptual debates in legislative process. Negotiations and political intrigues replace them. This is the inside story of lawmakers.

And this is not the only critical case in developing the country based on democracy system. The other cases are the effectiveness and role of senators, the role of governor in district autonomy area and so on. Can we overcome all problems by democracy system to achieve the goal of people's welfare and justice?

* * *

The strong government of Pak Harto began to be widely criticized after 11 years since he grabbed the power. However the democracy system is never criticized after 11 year implementation. The democracy system cannot be proven as the best way to develop this nation.

Compared with critics to Pak Harto's dictatorship, there is no underground movement, there is no students' demonstration to democracy system failure. It seems that democracy is the magic thing from sky which is a taboo to be questioned.

Certainly it is impossible to go back to the past. The history has brought us to democracy system. And the show must go on. However we can learn from the principle of strong government. The democracy practice must be corrected. The urgent things are (i) president must have the strongest power, not the lawmakers, (ii) the number of political parties must be limited, and (iii) the regional autonomy policy must be improved.

In democracy system all of these corrective actions are handled both executive and legislative. However the quality of lawmakers will be the high hurdle to solve the problems.

The correction of our democracy system cannot depend on merely internal process. So the existence of anti democracy movement is urgently needed. It can be from inside or outside legislative and executive institutions.

The paradox is anti democracy movement can lead the democracy to the right way.

* * * * *

Apakah Pemerintah SBY Didukung Rakyat?

Sistem politik Indonesia yang rumit menyesatkan analisis hasil pemilihan umum (pemilu). Banyak analisis yang menyatakan Partai Demokrat – selaku partai utama pendukung pemerintah – yang memperoleh sekitar 20% suara populer dianggap sukses memenangkan pemilu. Padahal dari hasil pemilu sekarang, sebenarnya pemerintah yang berkuasa sudah kehilangan mandatnya!

Dalam demokrasi mandat pemerintahan diuji dalam pemilu. Dan dalam pemilu ini kebetulan posisi partai-partai papan atas sudah jelas.

Partai Demokrat adalah bayangan dari pemerintahan SBY. Jika rakyat memilih Partai Demokrat sudah bisa dipastikan ingin pemerintahan SBY berlanjut. PDIP sudah menjadi oposisi sejak lama. Jika rakyat memilih PDIP sudah pasti rakyat tersebut ingin pemerintahan berganti. Begitu pula dengan Partai Golkar. Secara informal JK sudah mencalonkan diri sebagai presiden. PAN dan PPP sudah bersilaturahmi dengan PDIP. Praktis cuma PKB dan PKS yang belum jelas, namun mereka juga tidak secara jelas mendukung pemerintahan yang sekarang.

Hasil pemilu adalah hanya sekitar 20% yang memilih Partai Demokrat. Jadi ada sekitar 80% pemilih yang tidak mendukung SBY dan Partai Demokrat. Atau dengan kata lain 80% rakyat menginginkan pemerintahan berubah. Ini berarti pemerintahan SBY tidak memiliki mandat yang cukup untuk melanjutkan pemerintahan. Dan kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu ini adalah kemenangan semu. Mandat Partai Demokrat sebesar 20% itu adalah yang terbaik di antara jumlah-jumlah mandat yang buruk.

Memang untung bagi Partai Demokrat dan SBY bermain di keruwetan politik Indonesia. Pemerintah tidak kehilangan mandat, gara-gara suara 80% itu tidak berada di satu koordinasi koalisi.

Dan yang membingungkan dari pemilu ini adalah suara yang tadinya menentang sebanyak 80% bisa berubah komposisinya. Itu karena partai politik tidak memiliki identitas dan karakter yang jelas. Dalam suatu judul opini di Kompas ada kalimat yang tepat untuk menggambarkan fenomena ini, yaitu kalau sebelum pemilu ada massa mengambang, maka setelah pemilu ada partai mengambang.

Dan fenomena partai mengambang ini menyesatkan para pemilih. Katakanlah misalnya orang memilih Partai Golkar karena berdasarkan promosi JK yang menggambarkan dirinya lebih cepat dari SBY. Dari hasil pemilu sekarang, Partai Golkar bisa saja berubah pikiran dan berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Lalu bagaimana nasib pemilih yang tadinya bermaksud memilih partai yang akan mendukung pemerintahan yang lebih cepat dibelokkan oleh elitnya sendiri untuk mendukung pemerintahan yang lebih lambat?

Dengan sistem politik yang tidak jelas ini kekuasaan untuk menentukan pemerintahan tidak berada di tangan rakyat, tapi berada di tangan elit politik. Pemilu yang bebas ini tidak banyak gunanya, karena akhirnya yang berkuasa adalah partai politik yang bisa seenaknya mengubah posisi politik.

* * *

Demokrasi adalah pertarungan ide mengurus negara dengan rakyat sebagai wasitnya. Dan hasil pertarungan itu harus sejalan dengan indikator dukungan politik. Kita belum memiliki aturan main yang tepat sebagai wadah pertarungan ide ini. Tapi kita bisa memulai memperbaiki aturan mainnya sekarang.

Fusi partai politik adalah hal pertama yang harus dilakukan. Tanpa fusi pertarungan politik di Indonesia akan terus berlangsung seperti sekarang ini, yaitu tidak jelas dan sangat membosankan.

Saya bermimpi politik di Indonesia hanya memiliki 2 kekuatan besar. Dan kondisi saat ini sudah ada 2 kekuatan besar yang terpolarisasi, yaitu: Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pemimpin kedua partai ini – SBY dan Megawati – memiliki pengikut yang banyak dan kebetulan keduanya saling 'bermusuhan'. Dan secara kebetulan pula Partai Demokrat berwarna biru, PDIP berwarna merah mirip dengan warna kompetisi politik di Amerika Serikat. Ini adalah kondisi ideal untuk awal polarisasi politik di Indonesia.

Sementara kekuatan lainnya harus bergabung dengan 2 kekuatan besar ini melalui fusi partai politik. Bagi partai Islam, bisa dengan mudah menggabungkan diri sebagai sayap Islam bagi 2 kekuatan besar ini. Sangat memungkinkan PKB dan PPP sebagai sayap Islam dari PDIP, sementara PKS dan PBB sebagai sayap Islam dari Demokrat.

Fusi bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Partai Golkar adalah adalah gabungan sukarela dari berbagai organisasi yaitu SOKSI, MKGR dan Kosgoro. Bahkan – walaupun dipaksakan – PDIP dan PPP adalah fusi dari berbagai partai politik Islam.

Sekarang memang bukan jaman Pak Harto dimana semua bisa dipaksakan. Namun fusi di jaman demokrasi bisa dipaksakan dengan terus menaikkan ambang batas parlemen dan ambang batas pemilihan.

Akhirnya, sistem politik itu harus cantik, elegan dan yang terpenting tidak membuat pusing rakyat.

* * * * *

Politik Yang Efektif dan Efisien

Demokrasi Indonesia harus dikawal dengan ketat. Waktu sepuluh tahun adalah waktu yang cukup untuk belajar demokrasi. Demokrasi harus segera menghasilkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran proses politik di Indonesia sebaiknya sebagai berikut: (i) jumlah partai sedikit, (ii) sistem politik yang tidak rumit namun efektif, dan (iii) biaya politik harus semurah mungkin.

Masalah Jumlah Partai

Politik akan efektif jika jumlahnya sedikit, namun aliran politiknya memiliki perbedaan yang jelas. Rakyat juga akan mudah menetukan preferensi partai politiknya.

Bandingkan saja pemilihan di Amerika Serikat (AS) dengan Indonesia. Di AS yang dipilih hanya 2 partai dengan perbedaan kebijakan yang jelas. Di Indonesia ada banyak partai, namun apakah anda bisa membedakan kebijakan dan ideologi yang jelas antara Partai Demokrat, Golkar, PPP, PDIP dll?

Sesungguhnya sudah ada upaya perbaikan untuk membatasi jumlah partai. Namun sayangnya seperti yang dikemukakan Eep Saifullah Fatah yang menulis di Kompas (18/11/2008) bahwa kebijakan untuk membatasi jumlah partai belum koheren.

UU Pemilihan Presiden 2008 menyatakan partai atau gabungan partai hanya bisa mengajukan calon jika mendapat 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Dan untuk mendapat kursi di Senayan ambang batas legislatif (parliamentary threshold) adalah 2.5 %. Upaya ini sesungguhnya sudah sangat bagus untuk membatasi jumlah partai.

Namun upaya ini tidak koheren dengan undang-undang lain. Ambang batas pemilihan (electoral threshold) yang dibuat utk Pemilu 2004 sebesar 3% dibatalkan, sehingga partai gurem tetap bisa maju terus di pemilu 2009. Sementara itu UU Pemerintahan Daerah 2004 yang masih berlaku menyatakan partai yang tak punya kursi di DPRD tetap diperbolehkan menggabungkan suara untuk mengajukan kandidat kepala daerah.

Semua ini akan mengakibatkan orang tetap tergiur untuk mendidirikan partai karena walaupun bersuara minimal, suara partai gurem ini masih ada harganya dan bisa dijual.

Sistem Politik dan Biaya

Bangsa Indonesia adalah penggemar kerumitan. Politik dan sistem pemilu Indonesia adalah yang paling rumit di dunia. Kerumitan ini selain tidak efisien juga cenderung tidak efektif.

Salah satu contoh politik yang tidak efektif dan efisien adalah pelaksanaan otonomi daerah pada tingkat kabupaten. Sementara provinsi yang membawahi kabupaten masih tetap ada.

Pakar otonomi daerah Ryaas Rasyid mengungkapkan ketidakjelasan peran gubernur. Di satu pihak gubernur adalah wakil pemerintah di provinsi, namun pada kenyataannya gubernur dipilih langsung oleh rakyat.

Selain itu terjadi tumpang tindih pelaksanaan pembangunan di provinsi yang di dalamnya terdapat kabupaten/kota otonom. Baik gubernur maupun bupati/walikota memiliki dinas teknis yang sama dan pada wilayah yang sama. Akibatnya kebijakan pembangunan tidak koheren karena masing-masing daerah memiliki visi misi sendiri-sendiri dengan wewenang yang kuat. Penulis pernah mendapatkan informasi langsung dari aparat di Departemen Kelautan dan Perikanan, bahwa ada provinsi yang mengadakan barang untuk suatu kabupaten, sementara kabupaten sendiri kebingungan, karena merasa tidak memiliki program yang terkait dengan pengadaan barang tersebut.

Otonomi di tingkat kabupaten ini menghasilkan banyak pemilihan kepala daerah (pilkada). Saat ini daerah otonomi meliputi 33 provinsi ditambah 349 kabupaten dan 91 kota. Dan semua pemimpin wilayah otonomi ini dipilih secara langsung. Maka bisa dibayangkan kebutuhan biaya untuk menyelenggarakan pilkada ini.

Biaya Pemilu 2009 sebesar Rp. 47.9 trilyun. Biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur lebih dari Rp 830 miliar. Pilkada DKI Jakarta Agustus 2007 menghabiskan dana Rp 194 miliar. Pilkada di Jawa Barat dan Jawa Tengah juga menelan biaya kurang dari Rp 500 miliar.

Sekedar gambaran perbandingan, realisasi anggaran belanja negara yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sebesar Rp 41,6 triliun dalam tahun 2008. Realisasi anggaran belanja yang dikelola oleh Departemen Kesehatan sebesar Rp16,9 triliun dalam tahun 2008.

Solusi untuk Politik Efektif dan Efisien

Pertama, jumlah partai politik harus dibuat sekecil mungkin dengan menaikan terus ambang batas legislatif maupun ambang batas pemilu. Pengurus partai gurem yang telah gagal mendapatkan dukungan rakyat dilarang untuk membentuk partai baru kecuali bergabung dengan partai besar. Kenaikan ambang batas ini dilaksanakan secara bertahap setiap pemilu sampai diperoleh maksimal 5 (lima) partai politik.

Kedua, otonomi dilaksanakan di tingkat provinsi, bukan di tingkat kabupaten/ kota. Pilkada hanya dilakukan untuk memilih gubernur. Provinsi harus memiliki wilayah yang besar, jumlah penduduk yang cukup sehingga kebijakan gubernur bisa berdampak nyata.

Dengan jumlah pilkada yang lebih sedikit, maka ongkos demokrasi juga akan lebih murah.

Ketiga, salah satu yang menjengkelkan – dan menghabiskan biaya – dari pemilihan presiden adalah pelaksanaannya 2 kali untuk mendapatkan suara mayoritas.

David Stanford menulis pada Jakarta Post (2/4/2009) usulan sistem preferensi dalam pemilihan presiden (pilpres). Dengan sistem preferensi yang disebut Instant-Runoff Voting (IRV) ini pilpres cukup dilaksanakan 1 kali. Sistem ini sudah dilaksanakan dalam pemilihan presiden Irlandia dan anggota parlemen Australia.

Pada sistem ini pemilih akan mengurutkan presiden sesuai dengan urutan preferensinya. Calon dengan jumlah preferensi urutan pertama yang paling rendah akan disingkirkan dari perhitungan dan jumlah suaranya akan akan dilimpahkan pada calon lainnya sesuai dengan jumlah preferensinya. Calon dengan suara terendah berikutnya akan disingkirkan dan suaranya dilimpahkan, begitu seterusnya sampai mendapatkan suara mayoritas.

Akhirnya, kita memaklumi upaya bangsa ini dalam bereksperimen dengan demokrasi. Untuk itu perbaikan sistem harus terus menerus dilakukan dan kritik terhadap sistem harus terus menerus dilancarkan. Karena demokrasi bukanlah mantra.

* * * * *

Kisah Tiga Negara

Dari tiga negara – Malaysia, Singapura dan Indonesia – yang bertetangga ini kita bisa melihat perbandingan sistem politik dan hasilnya bagi kesejahteraan rakyat.

Pada suatu masa ketiga negara ini menganut sistem politik yang sama, yaitu: pemimpin kuat dengan sistem pemerintahan tangan besi. Kemudian jaman berubah. Dari tiga negara itu Indonesia murtad dengan mengambil jalan demokrasi, sementara dua negara yang lain istiqomah dengan jalan yang dipilih.

Ini mengakibatkan situasi politik di Malaysia dan Singapura relatif stabil dan dapat diprediksi, sementara di Indonesia tidak. Hasilnya pembangunan di Malaysia dan Singapura berkesinambungan, sementara di Indonesia tidak. Dan selanjutnya entitas bisnis di Malaysia dan Singapura sudah siap untuk bermain di tingkat global, sementara di Indonesia tidak.

Kita bisa melihat 2 aspek penting dalam membangun negara ini, yaitu: (i) kesederhanaan sistem politik dan (ii) suksesi kepemimpinan.

* * *

Sistem pemerintahan Malaysia adalah sistem parlementer dengan banyak partai. Walaupun demikian posisi semua partai politik ini terbagi menjadi 2 koalisi besar, yaitu: Barisan Nasional yang berkuasa dan Pakatan Rakyat yang beroposisi.

Dengan sistem politik yang sederhana – dengan 2 kekuatan besar yang terpolarisasi – seperti ini membuat rakyat Malaysia lebih mudah memilih. Ketika rakyat tidak puas dengan kinerja Barisan Nasional, maka rakyat mengurangi dukungannya, bahkan mungkin menjatuhkannya.

Polarisasi ini akan mematangkan partai politik dalam mempersiapkan kader yang naik sebagai anggota parlemen. Anggota parlemen adalah orang yang terlatih, mengerti politik, mengerti bagaimana membuat undang-undang, bukan orang asal-asalan, apalagi artis sinetron yang mungkin hanya mengenal bedak dan gincu, daripada kebijakan publik.

Semua calon pemimpin Malaysia dipersiapkan sejak awal. Pemimpin Malaysia adalah anggota parlemen yang pernah menggeluti seluk beluk birokrasi pemerintah sebagai seorang menteri. Pengetahuan ini sangat penting sehingga pemimpin dalam membuat kebijakan bukan semata berasal dari teori dari buku, namun juga memiliki pengalaman praktis.

Dan yang menarik dari Malaysia adalah sejak Husein Onn, semua Perdana Menteri Malaysia berikutnya adalah mantan Menteri Pendidikan. Sedemikian pentingnya masalah pendidikan, sehingga setiap perdana menteri Malaysia pasti sangat mengerti seluk beluk kebijakan pendidikan.

Semua ini - kesederhanaan sistem politik dan suksesi yang bisa diprediksi - akan menghasilkan negara yang stabil dan pembangunan yang berkesinambungan sehingga Malaysia kemungkinan besar akan berhasil menjadi negara maju di tahun 2020.

* * *

Singapura sudah menjadi negara maju. Singapura adalah negara yang paling bebas korupsi dan negara yang paling makmur di dunia.

Sama seperti Malaysia, sistem politik di Singapura juga sangat sederhana. Yang berkuasa adalah People's Action Party (PAP). Sementara partai-partai lainnya adalah oposisi yang tidak akan pernah menjadi besar. Maka pemerintahan Singapura akan selalu stabil dan bisa menjalankan pemerintahan tanpa gangguan oposisi.

Namun pemerintahan tangan besi Singapura sama sekali bukan ditujukan untuk kekuasaan semata. Pemerintah benar-benar mengurus negaranya dengan baik. Selain meraih kesuksesan jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan kesuksesan jangka panjang.

Tahun 1998, Todd Crowell and Andrea Hamilton di Asiaweek menjelaskan dengan cermat bagaimana Singapura menyiapkan pemimpin.

Pemerintah Singapura menyiapkan calon-calon pemimpin sejak awal sekali. Yang menonjol dari rekrutmen calon pemimpin di Singapura adalah sistem meritokrasi. Calon pemimpin adalah orang yang terbaik dan paling cerdas. Dan Singapura menawarkan talenta-talenta terbaik ini dengan beasiswa pemerintah di universitas terbaik seperti Cambridge di Inggris dan Harvard di Amerika Serikat. Dan sebagai kompensasi untuk menandingi sektor swasta, pegawai pemerintahan di Singapura digaji sangat tinggi.

Selanjutnya calon-calon pemimpin ini diterjunkan di birokrasi pemerintahan termasuk dinas militer. Dan pemimpin-pemimpin tingkat atas, yang masih berusia muda sudah memiliki pengalaman di pemerintahan selama belasan tahun.

Tahap terakhir dari penggemblengan pemimpin adalah menjadi anggota parlemen mewakili PAP. Mereka akan diberi kesempatan untuk berbagai jabatan menteri dan salah satunya akan menjadi Perdana Menteri.

Dengan kualitas pemimpin dan birokrat seperti ini, tanpa sumberdaya alam, tanpa wilayah yang luas, Singapura mencapai kemajuan tiada tara.

* * *

Di antara ketiga negara, Indonesia adalah yang terjelek. Sistem demokrasi adalah salah satu penyebabnya. Pembangunan di Indonesia akan cenderung tidak stabil dan tanpa arah yang jelas, sehingga sulit untuk mencapai sasaran dan tidak akan cepat tanggap dalam menghadapi krisis.

Hal yang paling kritis dalam demokrasi Indonesia adalah kekuasaan presiden yang terbatas untuk melaksanakan pembangunan. Pemerintah harus berhadapan dengan anggota dewan yang berasal dari kalangan antah berantah.

Kebebasan membuat partai membuat orang dengan mudah menjadi anggota parlemen. Tanpa pengkaderan yang jelas, tanpa pengetahuan yang cukup, siapa saja bisa menjadi parlemen. Dengan kualitas seperti ini anggota parlemen akan menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Selain itu demokrasi memungkinkan pemerintah berganti setiap 5 tahun sekali. Untuk negara berkembang seperti Indonesia tentu saja ini akan menyulitkan kesinambungan pembangunan. Semua program yang baik bisa berhenti begitu pemerintahan berganti.

Kualitas presiden juga bisa diragukan. Presiden yang terpilih bisa jadi belum berpengalaman dalam mengelola birokrasi pemerintahan. Karena kepemimpinan bukan sekedar teori maupun popularitas, namun juga soal praktek. Beda dengan Malaysia dan Singapura, Indonesia mempunyai kemungkinan besar dipimpin oleh orang yang tidak berpengalaman. Padahal tantangan pemerintahan Indonesia jauh lebih besar dan lebih bervariasi daripada Malaysia dan Singapura.

Dengan demokrasi yang riuh rendah ini dan sistem yang labil ini, apakah bisa menghasilkan pemimpin yang hebat, pemerintahan yang hebat dengan kebijakan yang hebat pula, parlemen yang berkualitas dengan undang-undang yang berkualitas juga?

Buktinya sudah jelas, setelah 11 tahun reformasi, pembangunan Indonesia tidak mencapai apa-apa, tidak mengarah ke mana-mana.

* * *

Dalam sebuah wawancara, Lee Kuan Yew memberikan rahasia keberhasilan Singapura, yaitu: menjadi relevan. Singapura harus selalu bisa negara relevan dengan keadaan dunia.

Dalam masa imperialisme, Singapura adalah pelabuhan dagang bagi imperialis Inggris. Singapura menjadi pusat distribusi barang ke seluruh dunia. Setelah masa itu, banyak negara yang merdeka dan membuat infrastruktur perdagangan sendiri. Singapura harus menjadi relevan, yaitu dengan memposisikan diri sebagai pusat jasa, pariwisata dan industri teknologi tinggi.

Setelah itu Singapura terus mereposisikan diri untuk meningkatkan daya saingnya. Salah satunya produk inovasinya adalah dengan pariwisata medis yang diharapkan menghasilkan pendapatan tinggi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam masa krisis 2009 ini Singapura sangat terpukul dengan turunnya nilai ekspor terutama di sektor teknologi informasi. Dan Singapura sudah siap dengan rencana membuat jalan baru pertumbuhan melalui investasi di bidang farmasi, produk teknologi kesehatan sambil tetap menjaga Singapura sebagai pusat keuangan dan teknologi tinggi.

Untuk kemajuan bangsa kata kuncinya adalah menjadi relevan dengan keadaan dunia. Untuk menjadi relevan perlu orang yang hebat pula dalam mengurus negara. Dan untuk menghasilkan orang hebat perlu sistem yang kuat, suasana yang kondusif, persiapan yang lama dan uji pengalaman yang cukup.

Dan sistem demokrasi di Indonesia sekarang, sayangnya, tidak mengarahkan Indonesia menjadi relevan.

* * * * *

Kampanye Semakin Cerdas?

Ada yang berbeda dalam kampanye 2009 ini. Materi kampanye bukan lagi sekedar ajakan untuk memilih seseorang, tapi sudah mengarah pada perdebatan substansi suatu kebijakan.

Salah satu isu panas dalam kampanye saat ini adalah soal Bantuan Langsung Tunai (BLT). Megawati dari PDIP melontarkan kritik keras terhadap BLT, karena selain nilai uang bantuan dianggap tidak berharga, dalam pelaksanaannya bantuan ini merendahkan martabat manusia.

Kritik ini dijawab kontan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa BLT hanya salah satu instrumen pemerintah dalam membantu rakyatnya. Sementara ini ada instrumen lain seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Ada juga iklan di surat kabar yang memberikan kritik terhadap kinerja SBY dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005, target jumlah orang miskin tahun 2009 adalah 18.9 juta jiwa (8.2%). Sedangkan dalam kenyataan angka kemiskinan menurut BPS adalah 34.96 juta jiwa (15.42%).

Ini juga menarik. Keberanian SBY untuk menetapkan target kinerja ke dalam suatu peraturan patut diacungi jempol. Dan sesungguhnya kemiskinan di Indonesia terus menurun selama masa pemerintahan SBY. Namun masalahnya kemiskinan yang menurun itu belum mencapai target yang ditetapkan. Kalau semua data kinerja telah diberitahukan oleh lawan politik SBY kepada rakyat seperti ini, maka rakyat sendiri yang harus menghakimi kinerja SBY.

Prabowo juga melontarkan kritik yang sangat bagus. Dana stimulus sebesar Rp. 73.3 trilyun, sebagian besar diperuntukkan orang kaya. Prabowo menganjurkan dana itu diperuntukkan untuk menanam lahan pertanian sebesar 7 juta hektar. Dan secara jelas Prabowo menggagas pemanfaatan Rp. 19 trilyun untuk peningkatan sektor pertanian.

Megawati, SBY dan Prabowo telah memulai era baru dalam kampanye politik cerdas. Kampanye yang mendebat suatu isu, mengungkapkan data dan fakta. Bukan kampanye omong kosong belaka.

* * *

Yang menjadi catatan adalah kebijakan dan gagasan yang diusulkan harus konsisten dengan aliran politik. Ini yang belum terlihat pada perpolitikan Indonesia.

Ketika Megawati berkuasa, beliau banyak melakukan privatisasi perusahaan negara. Ketika menjadi oposisi sekarang, Megawati melakukan kritik kebijakan sosialis BLT. Semua pendidirian ini konsisten dengan paham liberal yang menghindari campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi. Namun pada kenyataannya label PDIP adalah partai wong cilik, partai yang membela rakyat kecil, yang dekat dengan paham sosialis. Dengan demikian antara gagasan yang diusung dengan aliran politik yang dianut PDIP sangat tidak konsisten.

Demikian juga dengan SBY. BLT adalah program yang bersifat sosialis, sedangkan dalam alokasi dana stimulus – seperti kritik Prabowo – kurang menyentuh sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian utama penduduk Indonesia. Dan kenyataannya sebagian besar petani Indonesia masih termasuk golongan rakyat miskin. Jadi dalam program stimulus ekonomi, SBY bersifat liberal.

Aliran politik sangat diperlukan, karena ekonomi negara manapun mengalami siklus. Pada suatu ketika pemerintah harus mengurangi perannya dalam ekonomi, namun pada saat lain intervensi pemerintah justru akan menyelamatkan ekonomi dari keruntuhan.

Perang aliran ini berlangsung secara cantik di negara-negara yang demokrasinya sudah matang.

Pada suatu ketika negara memang membutuhkan sedikit campur tangan pemerintah, karena campur tangan itu sangat membebani keuangan negara, maka rakyat akan memberikan mandat pemerintahan kepada partai aliran liberal yang pro swastanisasi, pasar bebas dan sedikit intervensi pemerintah.

Namun pada waktunya siklus ekonomi akan menghasilkan krisis ekonomi dimana pasar sendiri tidak mampu mengoreksinya. Peran pemerintah dibutuhkan. Maka rakyat akan memberi kesempatan pada partai beraliran sosialis.

Ekonomi negara mengalami siklus, maka aliran politik partai pemerintah juga harus sesuai dengan siklus ekonomi tersebut.

* * *

Perang gagasan adalah pertarungan politik yang sebenarnya. Dalam perang, pihak yang sepaham akan menjadi sekutu, sehingga kekuatan terpolarisasi menjadi, idealnya 2 kutub saja dan masing-masing kutub mempunyai jagoan sendiri. Rakyat akan bisa menilai dengan lebih cermat dan kita disuguhkan kontes politik yang bermutu.

Dan yang paling dinanti-nantikan adalah debat calon presiden. Debat ini berfokus pada isu, masalah kontemporer dalam membangun bangsa. Dan setiap calon presiden membawa gagasan mengenai isu tersebut dengan sudut pandang aliran politik yang dianutnya.

Bagaimanapun kita semua sudah terlanjur disuguhi kontes politik yang cantik ala Amerika Serikat. Kita berharap suatu hari nanti pesta demokrasi kita akan seperti itu. Demokrasi bukan sekedar hura-hura, namun politik yang penuh makna dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

* * * * *