Rambo Yang Malang

“50 tahun lalu, Perdana Menteri Soviet, Nikita Kruschev berjanji kepada bangsa Amerika: ‘We will bury you’. Sekarang Al Qaeda mengancam: ‘We will bankrupt you.’”

(Pakar terorisme, Bruce Hoffman menulis di The Washington Post)

Sukseskah politik luar negeri Amerika Serikat (AS) yang bergaya Rambo? Apakah dengan menyerang negara-negara Islam – sebagai sarang teroris – akan menyelesaikan semua persoalan keamanan AS? Bagaimana pengaruh perang ini terhadap ekonomi AS?

Setelah serangan dengan pesawat terbang yang mematikan tanggal 11 September 2001, pada hari Natal 2009 hampir saja AS kebobolan dengan lolosnya warga Nigeria, Umar Farouk Abdulmutallab – anak seorang banker Nigeria yang kaya raya – yang berupaya meledakkan pesawat tujuan Detroit, AS. Untung saja bomnya macet, sehingga serangan ini gagal.

Namun AS tetap saja menjadi target utama pemboman. Secara spektakuler teroris baru saja berhasil membobolkan markas CIA di Khost, Afghanistan. Tanggal 30 Desember 2009, Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, yang rencananya akan direkrut untuk menyusup ke Al Qaeda, meledakkan dirinya yang membunuh agen-agen CIA dan agen Dinas Rahasia Yordania.

Terlepas dari lalainya pihak keamanan AS sendiri, sangat terlihat AS tetap merupakan target utama serangan teroris. Serangan-serangan itu makin variatif dan melibatkan orang yang berpendidikan tinggi, Umar Farouk Abdulmutallab adalah mahasiswa Nigeria yang berpendidikan Barat dan Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi adalah seorang dokter dari Yordania.

Semua ini bukanlah serangan yang terakhir. Dapat dipastikan akan menyusul variasi serangan-serangan yang mematikan terhadap AS.

* * *

Salahkah kebijakan luar negeri AS yang ofensif menduduki beberapa negara Muslim?

Dari satu sisi, kebijakan ini sangat salah. Seorang jurnalis terkenal AS, Thomas Friedman, membagi globalisasi menjadi 3 tahap sesuai dengan jaman. Globalisasi 1.0 adalah ketika negara berperan. Terjadilah imperialisme oleh negara. Globalisasi 2.0 adalah ketika perusahaan multi nasional yang berperan. Terjadilah imperialisme ekonomi oleh perusahaan. Kemudian datanglah masa Globalisasi 3.0, ketika yang paling berkuasa adalah individu.

Dengan berkuasanya individu, maka kebijakan luar negeri melawan teroris yang konvensional – menginvasi suatu negara – tidak bisa otomatis menghasilkan penaklukkan total seperti yang diharapkan. Teroris telah bergerak melalui struktur individu, bukan lagi negara. Lawan dari pemerintah AS sekarang adalah individu, bukan lagi negara. Teroris telah bergerak dalam sel-sel yang bahkan tidak saling mengenal namun dengan tujuan tunggal, menghancurkan kafir AS. Jadi percuma saja AS menduduki Irak dan Afghanistan, karena terorisme mempunyai jaringan dan merekrut orang dari seluruh dunia.

* * *

Berhargakah perang dengan militan Muslim ini bagi ekonomi AS?

Bagi pembuat senjata AS, perang ini memang menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Selain menjamin permintaan senjata, dari perang ini pula, mereka bisa menjual pesawat yang “combat proven” sebagai jaminan mutu bahwa pesawat itu telah sukses dalam pertempuran.

Sayangnya ditinjau dari ekonomi secara luas perang AS ini justru merugikan. Biaya perang yang sangat besar ini akan membuat uang rakyat AS berkurang untuk mengembalikan keunggulan daya saing AS terhadap bangsa lain. Memerangi Al Qaeda berarti mengurangi dana untuk mengembalikan kejayaan industri otomotif AS yang terus menurun ataupun membantu inovasi teknologi baru.

Terlebih lagi dari perang-perang ini, secara cerdik Cina – pesaing utama yang akan yang diramalkan akan mengalahkan AS – justru mengambil banyak manfaat.

Baru-baru ini sebuah BUMN Cina, China Metallurgical Group Corporation, memenangkan tender penambangan tembaga di Afghanistan. Deposit pada tambang ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Dan dalam pelaksanaannya nanti, tambang ini akan dilindungi Polisi Nasional Afghanistan yang dilatih dan dibiayai oleh AS. Di Irak, tempat AS menghabiskan milyaran dolar untuk peluru dan mesiu, Cina ternyata melakukan investasi yang lebih besar daripada perusahaan-perusahaan AS untuk penyulingan minyak Irak.

Cina mengambil manfaat ekonomi dari semua peristiwa dunia tanpa sebutir pelurupun yang meletus dari senjata tentara Cina. Dengan semua ini muncullah berbagai sindiran bahwa AS berperang untuk mengamankan kepentingan ekonomi Cina. Dan Cina memperoleh nama harum karena kepentingan Cina hanya semata masalah ekonomi yang menguntungkan kedua negara, sementara AS mendapat stigma buruk sebagai negara yang suka berperang dan menginvasi negara lain. Jika ini tren terus berlanjut maka Cina akan segera dapat menggeser AS sebagai negara adidaya lebih cepat daripada jadwal semula.

Namun bagaimanapun, AS adalah negara besar yang telah menyumbang banyak bagi peradaban manusia. Kita harap AS dapat meninjau ulang kebijakan luar negerinya – meninggalkan politik luar negeri bergaya Rambo – dan menjadi negara pelopor dalam menciptakan dunia yang lebih baik.

* * * * *

Menanti Indonesia Yang Waras

Indonesia sudah menjadi salah satu negara demokratis terbesar. Pemilihan presiden, gubernur, bupati dan walikota sudah langsung. Orang bebas membentuk seabreg partai. Pers sudah sangat bebas memberitakan apa saja. Orang bebas menyuarakan apa saja. Berbagai komisi dan lembaga sudah dibentuk. Lalu mengapa dalam suasana demokratis ini, hukum dan keadilan tetap tak bisa tegak? Mengapa orang seperti Anggodo terlihat begitu berkuasa? Anggoro, kakaknya Anggodo, bukanlah orang terkaya di Indonesia, lalu apa yang bisa diperbuat oleh orang terkaya di Indonesia?

Jika saja semua drama upaya penghancuran KPK ini terjadi di jaman Pak Harto tentu saja kita semua akan maklum. Pemerintahan Pak Harto sangat berkuasa di bidang apapun termasuk di bidang hukum, sehingga semua kasus, semua penyelesaian hukum, bisa diarahkan sesuai kehendak pemerintah. Namun semua ini terjadi pada zaman demokrasi. Lalu apa yang salah dengan pemerintahan yang demokratis?

Tanpa perlu lama menunggu hasil pengadilan, secara logika kita sudah bisa mengetahui apa yang terjadi dalam perseteruan Kepolisian & Kejaksaan vs KPK.

Sebenarnya skenario untuk menjatuhkan Antasari Azhar adalah cukup kuat. Keterlibatan Antasari dalam kasus Nasrudin adalah berdasarkan skenario bahwa Antasari menjalin hubungan cinta segitiga dengan Rani, istri Nasrudin. Ini berdasarkan pertemuan Antasari dan Rani di Hotel Grand Mahakam. Pada pertemuan ini terjadi “hubungan” antara Antasari dan Rani, yang kemudian dilabrak oleh Nasrudin. Kemudian Nasrudin mengancam Antasari akan memberitahukan perbuatan tersebut kepada khalayak. Antasari, yang telah melapor ke polisi soal teror terhadap dirinya, kemudian bekerja sama Wiliardi Wizard dan Sigit Haryo Wibisono membuat perencanaan pembunuhan Nasrudin. Dan Nasrudin terbunuh.

Skenario yang cukup bagus, Tapi kemudian terungkap di pengadilan beberapa. Rani diantar sendiri oleh suaminya ke hotel. Suaminya menunggu di bawah. Dan pertemuan Rani dan Antasari hanya berlangsung kurang lebih sepuluh menit. Dalam situasi seperti ini, apakah bisa Antasari berbuat macam-macam? Yang aneh mengapa Nasrudin menyuruh Rani untuk menyalakan handphone untuk merekam pertemuannya dengan Antasari? Apakah ini penjebakan?

Kejanggalan lain dari skenario ini adalah motif yang mendorong pembunuhan terlalu sederhana. Bagaimana mungkin orang seperti Wiliardi yang masih memiliki masa depan di kepolisian mau terlibat? Tuduhan bahwa Antasari bisa membantu karirnya boleh dikatakan omong kosong. Mana bisa Antasari mempengaruhi karir polisi.

Namun, syukur alhamdulillah ada pengakuan saksi sekaligus terdakwa, Wiliardi Wizard, yang membuat segalanya terang bahwa kasus ini adalah rekayasa. Dan begitu Wiliardi mengakui kasus ini rekayasa, maka secara logika hubungan Antasari dengan para pembunuh Nasrudin sudah terputus. Karena sebelumnya dalam skenario, Wiliardi adalah pemimpin dari tim pelaksana pembunuhan.

Pengakuan Wiliardi ini ditambah kasus berikutnya yang menimpa Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto semakin memperkuat adanya konspirasi untuk melemahkan KPK.

Sementara itu skenario penghancuran Chandra-Bibit memang payah. Satu-satunya petunjuk adalah pengakuan Ari Muladi bahwa telah menyerah uang secara langsung (pengakuan pertama) atau tidak langsung (pengakuan kedua). Skenario kemudian mengatakan ada bukti kuat bahwa penyerahan telah berlangsung karena terbukti ada mobil KPK di Pasar Festival ataupun di Hotel Bellagio.

Tentu saja ini bukti sontoloyo. Mobil KPK bisa kemana saja pada waktu kapan saja. Pengakuan sepihak Ari Muladi plus keberadaan mobil di suatu tempat mana bisa dijadikan bukti.

Bahkan Jaksa Agung membuat analogi yang keliru mengenai bukti kuat dan bukti mutlak. Dia memisalkan A dan B pacaran. Lalu orang menemukan pada waktu yang bersamaan A dan B berada di sebuah hotel. Itu adalah bukti kuat A dan B melakukan perzinahan, tanpa perlu bukti mutlak berupa saksi langsung perzinahan. Ini dianalogikan dengan keberadaan Ari Muladi dan mobil KPK pada saat bersamaan, maka disimpulkan pasti terjadi transaksi keuangan di sana.

Kekeliruan analogi ini adalah dengan menyamakan hubungan pacaran A dan B dengan hubungan Ari Muladi dengan Chandra-Bibit. Pada A dan B jelas kita tahu ada hubungan, sedangkan pada Ari Muladi dan Chandra-Bibit jelas tidak saling mengenal. Lebih jauh, misalnya si A mengaku-aku mencintai seorang artis, sementara si artis tidak mengenal si A. Kemudian pada suatu ketika di suatu tempat ada mobil si A dan si artis, bisakah kemudian kita mengatakan si A dan si artis sedang bermesraan di hotel?

Jadi bagaimana mungkin keberadaan mobil KPK dengan keberadaan Ari Muladi di tempat dan waktu yang sama dapat disimpulkan Chandra-Bibit menerima uang? Apalagi pada tanggal yang disebutkan Bibit sedang berada di Peru. Dan bukti kuat percakapan telpon yang disadap polisi ternyata adalah percakapan antara Anggodo dengan Ary Muladi, bukan percakapan antara Anggodo/Ari Muladi dengan Chandra-Bibit.

Lebih jauh lagi ada kesamaan pola dalam kasus Antasari dan Chandra-Bibit, yaitu pengakuan satu saksi yang kemudian diintepretasikan sejauh mungkin. Pada kasus Antasari, kesaksian Rani dijadikan dasar utama skenario, sementara pada kasus Chandra-Bibit, kesaksian Ari Muladi dijadikan dasar utama skenario.

* * *

Faktor utama yang menyebabkan kasus ini berlarut-larut adalah ketidakjelasan sikap presiden. Presiden tidak mungkin menyerahkan penyelesaikan kasus ini pada mekanisme hukum yang ada. Bagaimana mungkin menyelesaikan kasus yang melibatkan polisi dan jaksa sementara yang mengusutnya adalah polisi dan jaksa sendiri? Jeruk tidak akan minum jeruk. Ini sama seperti menyerahkan pembuatan undang-undang larangan tembakau kepada orang-orang pabrik rokok.

Lucunya di saat genting begini, presiden malah membuka kotak pos untuk mengganyang mafia. Di jaman internet, facebook dan pers bebas ini, kotak pos sama sekali tidak diperlukan. Persoalan sudah tampak di depan mata, selesaikanlah dengan segera. Kalau persoalan di depan mata tidak selesai, mana mungkin pula persoalan dalam kotak pos bisa selesai?

Melihat berbagai indikasi, tidak mungkin kedua pimpinan lembaga yang sekarang bisa mengusut tuntas anak buahnya yang diperkirakan terlibat. Yang terlihat sekarang adalah upaya-upaya membela diri yang justru menghilangkan substansi permasalahan.

Banyak pula pihak, termasuk Komisi III DPR, mendesak agar kasus Bibit-Chandra tetap diajukan ke pengadilan. Aneh sekali. Bagaimana mungkin orang yang tak bersalah diajukan ke pengadilan? Apakah kita bebas menuduh orang, lalu untuk membersihkan nama, maka orang tersebut harus melalui pengadilan?

Sebagai penonton kita, yang setiap hari diberikan bukti melalui televisi, sudah bisa menjadi hakim. Kita yang tak punya urusan apa-apa dapat menilai pihak mana yang salah, pihak mana yang benar. Pada kasus ini, saya sangat percaya Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan.

Demokrasi Indonesia harus diselamatkan, institusi negara harus dibersihkan. Pers bebas sudah melakukan tugasnya dengan baik, facebookers telah melakukan tugasnya dengan baik, sekarang masyarakat sipil telah melakukan tugasnya dengan baik, sekarang kita tinggal menunggu gebrakan pemerintah. Tanpa penegakan hukum, berlakunya keadilan, maka demokrasi itu tidak ada gunanya. Selain menjadi negara demokratis, Indonesia perlu menjadi negara waras!

* * * * *

Ayat-Ayat Tembakau

Lelucon luar biasa yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2004 – 2009 adalah soal hilangnya ayat tentang tembakau dalam Undang-Undang Kesehatan. Benar-benar aneh bin ajaib, apalagi undang-undang itu telah dibahas dan disyahkan dalam rapat pleno.

Secara logika hampir tidak mungkin hilangnya ayat ini karena unsur ketidaksengajaan. Orang pantas curiga, karena penghilangan ayat tembakau sangat berkaitan dengan kepentingan industri rokok. Dengan adanya penegasan bahaya tembakau, maka ruang gerak industri rokok akan semakin terbatas.

Di era demokrasi, upaya mempengaruhi keputusan undang-undang adalah hal yang biasa. Sejak dari kampanye pemilihan calon anggota legislatif (caleg), yang akan membuat undang-undang, semua pihak yang berkepentingan dapat melakukan negosiasi. Caleg bisa merayu rakyat dan menebar janji, bahwa jika dia terpilih dia akan memperjuangkan ini, memperjuangkan itu. Sementara itu, kalangan industripun bisa mendanai kampanye caleg dengan pamrih ini, pamrih itu.

Ekonom kritis, pemenang Nobel, Joseph Stiglitz dalam bukunya, Making Globalization Work, mengungkapkan bahwa di Amerika Serikat (AS), industri memainkan peranan penting dalam mempengaruhi suatu kebijakan.

Dengan aturan hukum yang makin ketat, penyuapan oleh pihak industri secara langsung hampir tidak pernah dilakukan lagi. Penyuapan sudah digantikan dengan permainan cantik berupa kontribusi perusahaan dalam dana kampanye politik. Di AS perusahaan farmasi mengeluarkan USD 759 juta untuk mempengaruhi 1.400 keputusan kongres antara tahun 1998 hingga 2004. Industri farmasi juga merupakan ranking teratas dalam jumlah uang untuk lobi dan jumlah pelobi yg dipekerjaan, yaitu sekitar 3.000 orang.

Sebenarnya di Indonesia “permainan cantik” mempengaruhi undang-undang juga telah dilakukan. Undang-Undang Migas No 22 tahun 2001 yang sangat menguntungkan perusahaan minyak asing dan membuat Pertamina menjadi perusahaan kerdil sudah berhasil digolkan. Dengan undang-undang ini, Pertamina yang tadinya memegang kuasa pertambangan dari pemerintah, ditempatkan pada kedudukan yang sejajar dengan perusahaan asing.

Menurut penelusuran M Kholid Syeirazi dalam buku Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia, terciptanya UU Migas tak lepas dari lobi kapitalis-kapitalis minyak dunia. USAID sebagai perpanjangan tangan kepentingan asing itu, sangat terlibat dalam proses lolosnya RUU Migas ini dengan menggelontorkan dana USD 850 ribu kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi perguruan tinggi.

Demokrasi memang memungkinkan siapapun dipengaruhi atau mempengaruhi wakil rakyat demi suatu kepentingan, sepanjang tidak melanggar hukum. Semua lobi yang dilakukan dengan elegan, intelektual dan mengikuti semua prosedur yang berlaku adalah cara yang sah. Namun sayang sekali untuk kasus ayat tembakau yang hilang dalam UU Kesehatan sangat jauh dari kesan intelektual maupun etika. Cara menghilangkan ayat itu sangat kampungan dan alasan ketidaksengajaan sangat tidak masuk akal.

* * *

Selain masalah hilangnya ayat tembakau ini, sangat menarik pula memperhatikan perihal tembakau ini. Kebencian kita terhadap tembakau – yang diwujudkan hebohnya kehilangan ayat tembakau – mengandung suatu ironi.

Faisal Basri dalam bukunya Lanskap Ekonomi Indonesia, menyoroti betapa hebatnya pabrik rokok dalam berkontribusi melalui pajak dibandingkan dengan BUMN kita. Dividen yang diberikan BUMN, yang jumlahnya lebih dari 100, kepada negara masih kalah dibandingkan dengan kontribusi pajak dari empat perusahaan rokok. Sebagai gambaran, target dividen dari BUMN tahun 2008 adalah sekitar Rp. 31 trilyun, sementara pajak cukai dari cukai dan PPN dari pabrik rokok sebesar Rp. 57 trilyun.

Kita membenci tembakau, namun ternyata pabrik rokok, yang memanfaatkan tembakau, justru memberikan kontribusi besar bagi negara.

* * * * *

Xenophobia

Parafrase Aristoteles: “Siapapun bisa xenophobia – xenophobia itu mudah. Tetapi xenophobia pada orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar, dan dengan cara yang baik – bukanlah sesuatu yang mudah.”

Sejalan dengan arus globalisasi, setiap bangsa dipaksa untuk saling berhubungan. Hubungan antar bangsa ini bisa menguntungkan maupun tidak. Penanaman modal asing dapat memacu pertumbuhan ekonomi, namun dominasi asing di suatu sektor dapat mengurangi penerimaan negara. Karena adanya dampak yang merugikan itu mengharuskan setiap bangsa melakukan seleksi terhadap kepentingan asing di negaranya. Sikap xenophobia – ketakutan terhadap orang asing – tidak bisa dipandang sekedar kebijakan hitam atau putih, namun harus dikaitkan dengan konteks yang sesuai.

Indonesia kelihatan gamang terhadap arus globalisasi. Pemerintah terlihat bingung dengan sektor mana yang harus diliberalisasi, sektor mana yang tidak. Beberapa fakta menunjukkan pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat melakukan kesalahan fatal dalam berhubungan dengan orang asing. Sektor yang harusnya dikelola sendiri justru diberikan kepada bangsa asing, sementara sektor yang seharusnya mengundang bangsa asing justru malah diabaikan.

Ada 2 (dua) sektor yang mencolok mata yang menunjukkan Indonesia melakukan kebijakan yang tidak tepat, yaitu: sektor migas dan sektor perbankan.

Untuk sektor migas Indonesia melakukan hal yang ironis sekali. Pemerintah seperti menari dengan hentakan gendang orang asing. Pertamina, sebagai perusahaan milik bangsa, justru dikebiri, sementara perusahaan asing diberi ruang gerak sebebas-bebasnya untuk mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia.

Pakar perminyakan, Kurtubi, menguraikan fenomena yang memilukan ini. Pertamina adalah penggagas sistem kontrak production sharing (KPS) yang relatif lebih menguntungkan dibanding sistem yang lain. Sistem ini kemudian diadopsi oleh berbagai negara. Namun ironisnya melalui Undang-Undang Migas No 22/ 2001, sistem yang menguntungkan ini justru ditinggalkan. Kuasa pertambangan yang dulunya monopoli Pertamina dicabut. Ruang gerak Pertamina dibatasi sementara perusahaan minyak asing diberi keleluasaan gerak. Pertamina, di tanah airnya sendiri, diperlakukan sama seperti halnya perusahaan asing.

Akibat kebijakan ini bisa ditebak, Pertamina makin babak belur. Pertamina bukan apa-apa, bahkan dibandingkan dengan perusahaan kemarin sore, Petronas, yang justru mengadopsi sistem KPS Pertamina.

Sementara itu di sektor perbankan, Indonesia pun melakukan kebijakan yang terlalu liberal, bahkan lebih liberal dari negara yang paling liberal dalam mengundang orang asing.

Perbankan adalah salah satu tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki nilai strategis, sehingga banyak negara yang paling liberal pun membatasi kepemilikan asing. Kepemilikan asing perbankan di AS maksimal 30%, RRC 25%, Australia 15%, India 49%, Korsel 30%, Malaysia 30%, Vietnam 30%, Filipina 51%, Thailand 49%. Sementara Indonesia membolehkan kepemilikan asing hingga 99%.

Cina yang merupakan negara yang paling ramah pada investor asing, mempersulit pihak asing untuk berkiprah di sektor perbankan. Bank Mandiri mengalami kesulitan dalam mengembangkan operasinya di Cina. Otoritas perbankan di Cina selalu membuat peraturan yang membatasi ruang gerak Bank Mandiri di sana.

Xenophobia pada bidang perbankan sesungguhnya bisa dimaklumi. Berberapa ancaman nyata perbankan asing adalah (i) perbankan nasional akan semakin terdesak dalam kompetisi dalam negeri, (ii) sebagian besar bank asing bisa hanya bermain di segmen konsumsi yang tidak produktif yang tidak mendorong nilai tambah perekonomian domestik.

Itulah dua contoh betapa buruknya manajemen negara ini dalam mengatur keberadaan pihak asing di negeri ini.

Namun anehnya di tengah semarak liberalisasi di Indonesia itu, justru Indonesia sangat ketinggalan di bidang yang seharusnya perlu mengundang orang asing dengan cepat dan ramah, yaitu Penanaman Modal Asing Langsung (PMAL). Data yang dirilis Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang paling rendah menyerap PMAL. Rasio PMAL terhadap produk domestik bruto untuk Indonesia 5 persen, sementara China 11 persen, dan Vietnam 55 persen.

Ini aneh sekali, karena PMAL ini sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. PMAL akan mampu membiayai kekurangan biaya investasi dalam negeri. PMAL akan mampu menanggulangi sektor produksi barang Indonesia yang tumbuh kurang mengesankan. Dan peningkatan sektor produksi barang ini pada akhirnya akan meningkatkan penerimaaan pajak.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tampaknya tidak serius mengembangkan PMAL di sektor produksi barang ini. Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus (UU KEK) baru disahkan tahun 2009. Sungguh kebijakan yang sangat terlambat. Padahal banyak contoh luar biasa kemajuan ekonomi dengan mengundang asing berinvestasi di kawasan ekonomi khusus ini. Kemajuan ekonomi Cina yang spektakular adalah utamanya digerakkan oleh kawasan ekonomi khusus ini.

Dan jika Indonesia menerapkan KEK sekarang, kompetisinya akan lebih sulit lagi karena harus bersaing dengan KEK negara-negara lain. Apalagi ditambah KEK Indonesia belum operasional dalam peraturan-peraturan teknis, sehingga masih membutuhkan waktu lama mengoperasikan KEK.

Itulah anehnya bangsa kita, yang harus didahulukan dan menguntungkan malah tidak diurus, sementara yang merugikan bangsa justru sudah berlaku jauh-jauh hari.

* * * * *

Kemampuan Balistik

Apa yang sangat membedakan manusia dengan monyet ataupun simpanse?

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap manusia bahwa sesungguhnya beda DNA manusia dengan simpanse itu cuma 3.9%. Tapi di dalam prosentase yang kecil inilah ada yang yang signifikan yang membuat manusia bisa unggul dari sesama hewan. Pakar neurosains, Dr William Calvin, menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan balistik. Ini adalah kesanggupan alami manusia untuk melempar suatu objek dan mengenai sasaran yang bergerak. Hanya manusia yang memiliki kesanggupan genetis untuk berpikir ke muka, melontarkan diri ke masa depan dan meluncurkan rencana penyerangan yang mengenai sasaran.

Salah satu bukti tertua dari teori kemampuan balistik ini ada pada situs di Afrika. Pada lokasi ini, Homo Erectus, pendahulu manusia, membantai sekumpulan babun purba dengan serangan lemparan batu sebanyak 1 ton lebih.

Kemampuan balistik inilah dasar kejayaan spesies manusia di atas spesies-spesies lain. Sejak dulu, ketika manusia masih agak mirip dengan monyet, kemampuan balistik tidak hanya digunakan untuk melempar batu terhadap sasaran bergerak spesies lain, tapi juga digunakan untuk melakukan inisiatif untuk target masa depan seperti ide meruncingkan batu sebagai alat pemotong.


* * *

Jika di jaman purba kemampuan balistik ini untuk membunuh hewan yang akan di mangsa ataupun spesies kompetitor ataupun pembuatan alat-alat primitif, maka di jaman moderen ini kemampuan balistik ini adalah untuk mencapai target masa depan. Setiap orang maupun bangsa harus mampu membaca tren masa depan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang belum terjadi dan belum diketahui bentuknya itu.

Untuk mencapai target-target itu maka manusia membuat rencana dan strategi. Sama seperti manusia membuat kapak batu yang sangat efektif dan efisien untuk memotong sesuatu. Dan jika dulu kemampuan ini merupakan alat utama kelangsungan dan kejayaan hidup manusia, maka di jaman modern ini – untuk tujuan yang sama - kemampuan untuk membuat rencana untuk mengantisipasi masa depan pun sangat penting.

Kita bisa melihat beberapa contoh bangsa, yaitu Malaysia, Brazil dan Cina yang membuat strategi-strategi jitu untuk kelangsungan masa depan bangsanya.

Konsultan-konsultan McKinsey, Hugh G. Courtney, Jane Kirkland, dan S. Patrick Viguerie, memberi ulasan tentang strategi menghadapi masa depan yang serba tak pasti, Strategy
Under Uncertainty. Mereka membagi ketidakpastian masa depan itu menjadi 4 level, dari level 1 untuk masa depan yang bisa diramal sampai level 4 dimana kepastian sangat sulit diramal.

Yang menarik dari ulasan ini adalah kisah keberhasilan mantan pemimpin Malaysia, Mahathir Mohamad, yang sukses mengatasi ketidakpastian level 4, level masa depan yang paling sulit.

Tahun 1996 Mahathir mencoba memetakan masa depan industri multi media di kawasan Asia Pasifik. Pada masa itu tentu saja semua gambaran tentang industri multi media masih sangat buram. Produk potensial masih belum terdefinisi, pemain-pemain utamanya, tidak kebutuhan konsumen maupun standar teknologi.

Dengan penuh visi, Mahathir membuat kebijakan yang berani dan membuat pertaruhan besar dengan menginvestasikan setidaknya Rp. 150 trilyun untuk membuat kawasan yang disebut Multimedia Super Corridor di selatan Kuala Lumpur.

Proyek ini cukup sukses dan kini Malaysia telah menjadi tuan rumah ratusan perusahaan teknologi informasi kelas dunia termasuk Intel, Microsoft, Nippon Telegraph and Telephone, Oracle, dan Sun Microsystems. Ini tidak saja menjadikan Malaysia menjadi bagian dari mata rantai bisnis teknologi informasi, namun juga mendapat manfaat bagi pengembangan sumberdaya manusia pada bidang yang paling bergairah dan dinamis di jaman ini.

Kalau Malaysia memanfaatkan kemampuan balistiknya di bidang teknologi informasi, sebuah negara berkembang lain, yaitu: Brazil melakukan hal serupa di bidang energi alternatif.

Sejak tahun 1976, pemimpin Brazil mempunyai perencanaan visioner dengan membuat undang-undang di bidang energi alternatif berupa kewajiban pencampuran bensin dengan bahan bakar nabati, etanol. Pada awalnya prosentase pencampuran ini 10%, namun sejak 2007 prosentase etanolnya sudah naik menjadi 25%.

Sekarang Brazil merupakan negara terkemuka dan memiliki teknologi terdepan di bidang program etanol dan biodiesel. Brazil merupakan negara produsen no. 2 penghasil etanol terbesar, setelah Amerika Serikat dan sekaligus pengekspor etanol terbesar di dunia.

Apa yang dilakukan Malaysia maupun Brazil adalah bagian masa lalu. Dan masa depan yang menantang setiap bangsa senantiasa bergerak liar. Visi setiap masa harus senantiasa diperbaharui. Setiap bangsa harus terus mengasah kemampuan balistiknya.

Saat ini salah satu negara yang sedang membuat pertaruhan besar untuk masa depan adalah Cina yang mencoba pertaruhan di bidang industri mobil.

Peta masa depan industri mobil masih buram. Sasarannya memang jelas, yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sampai 0%. Namun untuk menuju sasaran itu, ada masa transisi industri mobil, yaitu kendaraan hibrida, gabungan bahan bakar fosil dengan energi listrik. Namun sampai kapan periode transisi ini harus berakhir, tidak seorangpun yang tahu. Pembuat mobil terkemuka seperti Mitsubishi dan Nissan sudah menentukan waktu untuk mobil listrik adalah saat ini, sekarang, dan di jaman ini. Sementara itu pembuat mobil no 1, Toyota, masih bertahan dengan visi bahwa kendaraan pada jaman ini masih mobil hibrida. Dan saat ini siapa pemenang visi industri mobil ini belum bisa ditentukan.

Dengan keadaan peta yang buram ini, dengan segala resiko, pemerintah Cina sudah bertekad untuk memenangkan kompetisi mobil elektrik ini. Pemerintah Cina mencanangkan akan menjadi pembuat mobil elektrik terbesar di dunia. Untuk mencapai sasaran itu Pemerintah Cina akan memberikan subsidi untuk penelitian mobil elektrik dan subsidi bagi pembeli. Sejarah akan menentukan apakah strategi pemerintah Cina benar atau tidak.

* * *

Bagaimana dengan Indonesia tercinta? Apakah pemimpin kita memiliki kemampuan balistik? Apakah ada kebijakan pemerintah untuk membentuk masa depan Indonesia yang lebih sejahtera?

Suatu ketika Metro TV pernah mengadakan diskusi dengan beberapa kantor-kantor berita dari seluruh seluruh dunia. Desi Anwar sebagai pemimpin diskusi menanyakan kepada wakil dari Xinhua, kantor berita Cina, mengenai apa yang sering ia liput dari Indonesia. Secara “lugu” wakil Xinhua itu mengatakan yang paling sering ia liput dari Indonesia adalah: gempa bumi!

Saya kira orang Cina ini benar, selain gempa bumi – dan tentu saja terorisme – memang hampir tak ada berita yang menarik diberitakan dari Indonesia. Jangankan orang dari luar negeri, saya pun sebagai warga negara Indonesia hampir tak tahu berita menarik tentang visi besar masa depan bangsa yang fokus di suatu bidang dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh.

Saya selalu khawatir kegagalan bangsa ini mencari pemimpin dengan kemampuan balistik akan menyebabkan nasib bangsa akan seperti nasib babun purba yang malang, yang dihajar sampai mati oleh bangsa-bangsa lain yang lebih cerdas.

* * * * *